Kursus Komputer di Depok Itech Course Indonesia Tecnology terbaik
Address: ITech Course, Jl. Kiai H. Ahmad Dahlan No.1, Imopuro, Metro Pusat, Kota Metro, Lampung 34111
Rancangan undang-undang pemerintah yang dimaksudkan guna meningkatkan keterampilan organisasi penegak hukum untuk mengawasi pemakaian layanan komunikasi online, menunaikan “beberapa layanan bibir guna tidak membuat backdoors”, menurut keterangan dari Robin Doherty, seorang pengacara privasi dan seorang jago ketenteraman di konsultan perangkat empuk ThoughtWorks.
Namun, sebab berdiri Telekomunikasi dan Amandemen Legislasi Lain (Bantuan dan Akses) Bill 2018 berpotensi melemahkan keamanan sejumlah layanan online sangat populer yang dipakai oleh penduduk Australia.
"Ketika mereka berkata tentang backdoor, mereka mengambil pengertian yang paling spesifik tentang tersebut dan mereka menuliskan bahwa mereka tidak bakal meminta perusahaan teknologi apa pun guna menciptakan kekurangan sistemik," kata Doherty.
"Itu menarik sebab saya pikir tersebut akan susah dicapai," katanya.
"Jelas mereka hendak mendapatkan akses ke komunikasi terenkripsi orang-orang tertentu, namun dengan mewajibkan perusahaan teknologi untuk membina sesuatu yang memungkinkan lembaga penegak hukum guna mendapatkan akses ke data terenkripsi pribadi yang mereka tempatkan pada risiko data terenkripsi orang beda juga."
Rancangan undang-undang mempunyai tiga tahapan utama yang dimaksudkan guna mempermudah kerja intelijen dan organisasi kepolisian: Sebuah proses untuk menciptakan permintaan pertolongan sukarela, suatu mekanisme guna mendorong kerja sama menggunakan keterampilan perusahaan yang telah ada, dan mekanisme lebih lanjut yang akan mewajibkan organisasi guna mengimplementasikan keterampilan baru untuk menolong penyelidikan.
Catatan keterangan RUU menuliskan bahwa jenis pertolongan ketiga - dijuluki "pemberitahuan keterampilan teknis" - tidak bisa meminta penyedia layanan "untuk merealisasikan atau membangun kekurangan sistemik, atau kerentanan sistemik, ke dalam format perlindungan elektronik".
RUU tersebut menyatakan pemberitahuan keterampilan teknis tidak dapat merangkum persyaratan guna "menerapkan atau membangun keterampilan dekripsi baru dalam kaitannya dengan format perlindungan elektronik" atau untuk memungut tindakan yang bakal "membuat cara sistemik otentikasi atau enkripsi tidak cukup efektif".
"Apa yang mereka jajaki hindari ialah membuat backdoor dalam enkripsi tersebut sendiri atau dalam algoritma enkripsi, dan saya pikir tersebut pasti urusan yang baik guna dihindari," kata Doherty.
BACA LEBIH BANYAK
Hidupkan firewall insan Anda dari tautan terlemah ke aset terbesar Anda
"Tetapi andai Anda melihat pengertian 'backdoor' itu tidak saja tentang algoritma enkripsi - ini tentang melalui otentikasi atau enkripsi dalam sistem komputer, yang dapat dilaksanakan dalam sistem tersebut sendiri atau dapat dilaksanakan dalam algoritma memakai sistem . "
"Saya pikir apa yang pada kesudahannya mereka minta ialah kelemahan dalam sistem komputer - bukan enkripsi tersebut sendiri - dan untuk pikiran saya tersebut buruk atau buruk," tambahnya.
Persisnya bagaimana pemberitahuan keterampilan teknis bakal bermain dalam kenyataannya tidak jelas - dan bisa jadi publik memahami tampaknya minimal diserahkan tagihan termasuk peraturan yang tidak mengizinkan pengungkapan informasi yang sehubungan dengan pemberitahuan keterampilan teknis (larangan berlaku guna orang yang terhubung ke layanan yang relevan penyedia dan anggota pasukan polisi atau badan intelijen dan pegawai negara bagian, federal dan wilayah).
Ada "mungkin sejumlah cara" keterampilan baru bisa diterapkan untuk mengisi pemberitahuan laksana itu, kata Doherty.
BACA LEBIH BANYAK
Dutton ialah manusia maya Morrison
"Yang sangat jelas ialah menyebarkan sejumlah perangkat empuk tambahan ke perangkat pribadi yang ditargetkan," katanya. "Tentu saja andai Anda memiliki keterampilan untuk menyebarkan perangkat empuk tambahan tersebut ke satu perangkat, tersebut menjadi target yang paling menarik untuk orang-orang yang hendak menyebarkannya untuk orang lain."
RUU tersebut juga mengakibatkan alarm di lokasi lain di sektor teknologi.
"Melindungi publik ialah prioritas untuk Pemerintah dan industri," Nicole Buskiewicz, direktur penyelenggara Digital Industry Group Inc (Digi), menuliskan dalam sebuah pengakuan yang diluncurkan mula bulan ini.
"Tetapi tergolong dalam urusan itu ialah melindungi privasi publik dan data dari serangan, yang bisa jadi akan menjadi konsekuensi yang tidak disengaja dari tagihan ini."
Digi terhitung sebagai anggota sebanyak perusahaan teknologi utama yang diputuskan untuk diprovokasi oleh tagihan, tergolong Google, Facebook, Sumpah, Twitter, Periskop, dan Redbubble.
"Kenyataannya ialah bahwa membuat kerentanan keamanan, bahkan andai mereka dibangun guna memerangi kejahatan, menciptakan kita seluruh terbuka guna menyerang dari penjahat," kata Buskiewicz.
“Ini bisa dominan buruk untuk individu, bisnis, keselamatan publik dan ekonomi yang lebih luas. Kami paling prihatin dengan kurangnya pemantauan hukum dan checks and balances dengan undang-undang ini. ”
0 Comments